Golkar Desak Pemkab Sidoarjo Segera Tuntaskan Master Plan Banjir Daerah
Golkar mendesak Pemkab Sidoarjo menuntaskan master plan banjir setelah genangan parah kembali melanda pusat kota usai hujan deras.
SIDOARJOUPADTE, KOTA — Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Kabupaten Sidoarjo mengubah sikap politiknya secara signifikan. Setelah sebelumnya menyatakan menerima Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBD 2024 dengan sejumlah catatan, fraksi berlambang banteng itu kini memilih bergabung dengan Koalisi Sidoarjo Maju dan menyatakan penolakan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) LPJ tersebut.
Keputusan ini disampaikan langsung oleh Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Sidoarjo, Tarkit Erdianto, dalam konferensi pers Koalisi Sidoarjo Maju yang digelar di Kantor DPD Partai Golkar Sidoarjo, Selasa (16/7/2025).
“Apa yang dibacakan di rapat paripurna tadi adalah hasil pembahasan internal DPC PDI Perjuangan Sidoarjo. Namun, saat paripurna masih berlangsung, kami menerima arahan dari DPP di pusat. Setelah kami jelaskan situasinya, kami diminta untuk menolak. Seandainya tadi dilakukan voting, sikap kami sudah tegas: menolak,” kata Tarkit.
Ia menegaskan bahwa perubahan sikap fraksinya merupakan bagian dari kedisiplinan partai yang harus ditaati oleh seluruh kader.
“Sebagai kader yang tegak lurus, kami menjalankan perintah pusat. Ini adalah keputusan strategis partai,” tambahnya.
Dengan tambahan 9 kursi dari PDI Perjuangan, total kekuatan Koalisi Sidoarjo Maju kini mencapai 33 dari 50 kursi di DPRD. Koalisi ini terdiri dari tujuh fraksi: Gerindra, Golkar, PAN, PKS, NasDem, PPP, dan kini PDI Perjuangan.
Table of contents [Show]
Sorotan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah
Sebelumnya, keenam fraksi di koalisi telah menyatakan penolakan terhadap LPJ APBD 2024. Mereka menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari ketidaksesuaian antara program dan hasil, lemahnya penyerapan anggaran, hingga minimnya transparansi laporan keuangan.
Di sisi lain, hanya dua fraksi yang menyatakan menerima LPJ: PKB (15 kursi) dan Partai Demokrat (2 kursi). Kedua fraksi ini tetap pada pendirian mereka untuk mendukung pengesahan laporan, meski jumlah pendukungnya kini minoritas.
Ketua DPD Partai Golkar Sidoarjo, Adam Rusydi, yang ditunjuk sebagai juru bicara Koalisi Sidoarjo Maju, menyampaikan bahwa penolakan LPJ ini merupakan bentuk keprihatinan kolektif terhadap pengelolaan keuangan daerah.
“Ini bukan sekadar soal teknis anggaran. Ini soal bagaimana uang rakyat harus dipertanggungjawabkan secara benar. Kami menuntut transparansi, akuntabilitas, dan kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” ujar Adam.
Masalah Banjir dan Infrastruktur Jadi Sorotan
Salah satu kritik utama dari koalisi adalah penanganan banjir yang dinilai tidak menunjukkan kemajuan signifikan. Wilayah seperti Waru, Taman, Sedati, Tanggulangin, dan Porong masih kerap dilanda banjir, bahkan kini muncul titik genangan baru di Krian, Tulangan, Prambon, dan Tarik.
“Sistem drainase yang tidak mengikuti perkembangan tata ruang menjadi salah satu penyebab utama. Dampaknya terasa, seperti di SDN Banjarasri, Tanggulangin, yang hanya mendapat 10 siswa baru akibat lingkungan sekolah terdampak banjir,” ungkap Adam.
Koalisi juga mengkritisi program prioritas Bupati Sidoarjo terkait penciptaan 100.000 lapangan kerja. Menurut mereka, program ini tidak memiliki indikator yang jelas dan belum menunjukkan implementasi yang terukur.
“Tanpa data sektor dan skema penciptaannya, program ini cenderung menjadi jargon politik belaka,” kata Adam yang juga menjabat Ketua Komisi C DPRD Jawa Timur.
Di sektor ketenagakerjaan, perlindungan jaminan sosial juga dinilai belum maksimal. Data mencatat hanya sekitar 34,6% pekerja yang tercakup dalam program BPJS Ketenagakerjaan, meski Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sidoarjo telah mencapai 82,67. Menurut koalisi, ketimpangan ini dapat memicu meningkatnya pengangguran intelektual.
Pendidikan dan Temuan BPK
Tak hanya soal ketenagakerjaan, persoalan pendidikan juga menjadi perhatian. Praktik pungutan di sekolah negeri atas nama “kesepakatan komite” dan minimnya perbaikan infrastruktur sekolah disorot sebagai bukti lemahnya pengelolaan anggaran pendidikan. Banyak sekolah dasar dan menengah mengalami kerusakan fisik dan kekurangan sarana belajar. Anggaran pendidikan disebut lebih banyak terserap untuk belanja rutin dibandingkan peningkatan kualitas pendidikan.
Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI juga menjadi sorotan serius. Laporan BPK menyebutkan adanya kesalahan penganggaran pada 27 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya dalam belanja barang dan modal. Koalisi menilai ini sebagai cerminan lemahnya pengawasan internal dan profesionalitas birokrasi di lingkungan Pemkab Sidoarjo.
“Kondisi jalan rusak di berbagai wilayah juga menambah daftar masalah infrastruktur. Data dari Dinas PU mencatat lebih dari 445 titik kerusakan jalan hingga pertengahan 2025. Ini menunjukkan rapuhnya perencanaan dan hanya menghasilkan proyek tambal sulam,” papar Adam.
Penolakan sebagai Sikap Politik
Dengan berbagai pertimbangan tersebut, Koalisi Sidoarjo Maju secara tegas menyatakan menolak pengesahan Raperda LPJ APBD 2024.
“Dokumen LPJ ini belum mencerminkan komitmen politik yang kuat dari pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan yang efisien, akuntabel, dan berpihak pada rakyat. Maka dari itu, kami menolak,” tutup Adam Rusydi. (*)
